Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan, menyerukan agar pemerintah pusat memberikan perlakuan khusus terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai langkah konkret untuk mengatasi kemiskinan ekstrem yang masih membelenggu wilayah tersebut. Hal ini ia sampaikan dalam kunjungan kerja Komisi XI ke Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Rabu (28/05/2025).
“NTT memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dibandingkan wilayah lain. Tingkat kemiskinan di sini hampir mencapai 20 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang sudah turun ke sekitar 8 persen. Artinya, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda,” ujar Marwan.
Politisi senior dari Fraksi Partai Demokrat itu menekankan bahwa selain kemiskinan, NTT juga menghadapi tantangan serius dalam hal ketimpangan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan tingginya pengangguran terbuka. Menurutnya, tanpa langkah afirmatif yang terukur, kesenjangan dengan wilayah maju akan semakin sulit dijembatani.
“Pemerintah harus memberikan kebijakan fiskal yang lebih progresif, agar pembangunan di NTT bisa dipercepat. Ini bukan soal bantuan, tapi soal keadilan pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Marwan Cik Asan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sektor perbankan untuk ikut terlibat aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung masyarakat NTT.
“Kita perlu dorong kredit yang murah dan mudah diakses oleh pelaku UMKM. Jika ini dilakukan bersamaan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, dampaknya akan sangat besar bagi pengurangan kemiskinan,” katanya.
Ia memaparkan bahwa saat ini pendapatan per kapita masyarakat NTT hanya sekitar Rp25 juta per tahun, jauh tertinggal dibanding rata-rata nasional yang telah mencapai Rp78 juta. Tanpa kebijakan luar biasa, ia khawatir NTT akan tertinggal semakin jauh dalam satu dekade mendatang.
“Kalau intervensi tidak dilakukan dari sekarang, kita hanya akan melihat NTT sebagai daerah yang stagnan, sementara ketimpangan nasional semakin lebar,” ujarnya.
Meski mengapresiasi perkembangan kawasan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata internasional, Marwan menilai pembangunan harus merata dan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu. Ia mendorong agar program nasional juga menyentuh kabupaten dan kota lain di luar wilayah strategis.
“Kita harus perluas jangkauan pembangunan agar seluruh masyarakat NTT bisa merasakan manfaat yang setara. Jangan sampai hanya Labuan Bajo yang maju, sementara daerah lainnya tertinggal,” tutupnya.
( sumber : tajuknasional.com )
