Fraksi Demokrat berpendapat target pertumbuhan ekonomi 2026 yang dalam kisaran 5,2% sampai 5,8% akan menjadi tantangan bagi pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sumber pertumbuhan ekonomi domestik agar perekonomian tahun 2026 tetap tumbuh optimal.
“Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% sampai 5,8% ini realistis tetapi juga menantang,” Anggota Fraksi Demokrat, Dina Lorenza dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR pada Selasa (27/5/2025).
Dia mengatakan, target tersebut hanya dapat dicapai jika pemerintah mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga mesti mengurangi ketergantungan pada impor, terutama untuk komoditas pangan.
Lebih lanjut, program hilirisasi harus diarahkan hingga industri akhir dan menjadi instrumen akselerasi untuk menciptakan lapangan kerja dan memperluas basis perpajakan. Diversifikasi pasar ekspor harus dipercepat dengan mengoptimalkan potensi kerja sama di kawasan Asean, Brics, Indonesia Pasific dan South-South Population.
“Iklim investasi harus dijaga agar tetap kondusif. Instrumen seperti Danantara perlu dioptimalkan untuk mendorong investasi langsung pada sektor strategis,” kata Dina.
Fraksi Demokrat menyarankan agar pemerintah menyusun anggaran belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 secara cermat agar dapat membiayai program strategis pemerintah.
“Meski terdapat ruang untuk melakukan automatic adjustment dalam anggaran, Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya selektivitas anggaran yang benar-benar memiliki efek pengganda ke pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Dina.
Dia juga bilang, saat ini masih terjadi ketimpangan fiskal yang berujung pada pembangunan yang tidak merata antardaerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi dalam menjalankan transformasi dalam penyaluran transfer ke daerah.
“Perlu dilakukan penyederhanaan mekanisme transfer ke daerah, pemberian insentif yang sesuai capaian pembangunan nyata, serta perkuat kemampuan daerah dalam merancang dan mengelola anggaran,” tutur Dina.
Sementara di tengah meningkatnya proteksionisme global, dibutuhkan penguatan ekonomi domestik melalui pemberdayaan UMKM, penguatan industri hilir pariwisata berkelanjutan, dan pengembagan ekonomi kreatif.
“Pemerintah membutuhkan infrastruktur berkelanjutan, harus tetap dilakukan dengan arah pembangunan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga ramah lingkungan dan inklusif secara sosial,” pungkas Dina.
( sumber : investor.id )
