Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mendorong Pemerintah untuk mengedepankan pendekatan kesejahteraan dan persatuan dalam menangani persoalan Kelompok Kriminal Politik (KKP) di Papua.
Menurut Rizki, kemunculan KKP merupakan dinamika lanjutan dari situasi keamanan di Papua, termasuk keberhasilan aparat dalam meredam aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Kami mengira lahirnya KKP merupakan dampak dari kebuntuan cara-cara kekerasan yang selama ini digunakan oleh KKB, dan itu berhasil dihadapi dengan baik oleh aparat keamanan. Kami mengapresiasi dedikasi dan pengorbanan aparat yang telah mempertaruhkan nyawa demi menjaga stabilitas dan kedaulatan negara di Papua,” ujar Rizki dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (19/7/2025).
Namun demikian, Rizki menegaskan, penanganan isu separatisme tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada sektor keamanan. Ia mendorong seluruh elemen Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengambil peran aktif dalam menyikapi isu separatis melalui pendekatan politik, sosial, dan budaya.
“Perlu ada gerak bersama untuk mengantisipasi berkembangnya narasi separatis di ranah politik. Pemerintah perlu memperkuat pemahaman tentang persatuan nasional, serta menanamkan keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat Papua adalah bagian dari komitmen besar pemerintah Indonesia,” tambah politisi Partai Demokrat tersebut.
Rizki juga menekankan pentingnya penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menghadapi pengaruh kelompok separatis.
“Pemerintah harus hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat Papua. Pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang layak, dan pengembangan ekonomi lokal harus menjadi prioritas dalam menjaga Papua tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyebut bahwa keberadaan KKP berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar dibanding KKB, karena mampu membangun simpati publik jika tidak ditangani secara serius.
“Kalau ini tidak ditangani dengan serius, bisa menumbuhkan simpati baru dan itu jauh lebih berbahaya,” kata Faizal dalam keterangannya, Jumat (18/7/2025).
( sumber : rm.id )
