Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron menhadirkan pandangannya soal ijin tambang di lahan konservasi Raja Ampat Papua. Herman Khaeron mendorong pemerintah dapat lebih bijak memisahkan kepentingan
“Kalau Raja Ampat yang sekarang sudah sangat terkenal menjadi destinasi dunia, kemudian menjadi geopark dunia dan ini menjadi kawasan wisata yang secara sustenabilitas bisa menjadi pendapatan negara ke depan, ya jangan diganggu, meskipun di dalamnya ada apa di situ,” ungkap Herman Khaeron selaku Anggota Komisi VI DPR RI dalam sesi doorstoop dengan awak media di Jakarta, Jumat (13/6/25).
Politisi Demokrat itu mendorong kalkulasi perhitungan yang objektif antara kepentingan sebuah kawasan yang secara jangka panjang bisa menghasilkan pendapatan bagi negara dari sektor jasa, dari sektor pariwisata, dari sektor sumber daya laut.
“Menteri-menteri teknis harus bisa menghitung secara cerdas mana yang bisa digali, mana yang harus dijaga. Sehingga kemudian tidak menjadi polemik. Jadi tidak juga harus dipertentangkan antara mana kepentingan yang bisa ditambang dengan mana kepentingan yang diproteksi,” tegasnya.
“Saya kira tidak perlu dipertentangkan selama bahwa semua keputusan betulbetul dikaji dengan tepat, dengan cermat, dengan cerdas. Dan tentu valuenya harus dihitung. Jangan value jangka pendek, valiusnya jangka panjang,” sambungnya. Hero mendorong adanya keutamaan pertimbangan lingkungan sebagai faktor pertimbangan dan keberimbangan dalam menentukan pembangunan berkelanjutan, sustainability development.
“Hitung 50-100 tahun ke depan ini akan berapa nilainya dibanding dengan kemudian hari ini harus dikeruk, rusak. Sumber daya alamnya rusak, pegetasnya rusak, ekosistemnya rusak, dan yang terpenting jangan sampai Indonesia rusak namanya. Karena kita tidak konsisten untuk menjaga lingkungan hidup kita,” pungkasnya. (DIO)
( sumber : tabloidmantap.com )
