Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 harus menjadi instrumen untuk memperkuat transformasi ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Legislator Fraksi Partai Demokrat ini menyatakan bahwa dokumen anggaran tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai rencana fiskal biasa, melainkan sebagai motor penggerak pertumbuhan yang menjaga stabilitas dan mendorong perubahan struktural.
"APBN 2026 bukan sekadar angka dalam tabel. Ia adalah wujud keberanian pemerintah menjaga daya dorong ekonomi di tengah tekanan global yang semakin kompleks. Target pertumbuhan 5,4 persen bukan angka asal, melainkan cerminan tekad agar Indonesia tidak terjebak dalam stagnasi," kata Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/8).
Marwan menilai target pertumbuhan tersebut merupakan sinyal optimisme di tengah proyeksi lembaga internasional yang memperkirakan pertumbuhan Indonesia hanya berada di kisaran 4,7 hingga 4,8 persen. Namun, ia mengingatkan agar optimisme itu tetap didasarkan pada realitas ekonomi global, yang hanya tumbuh sekitar 2,3 persen dengan berbagai risiko seperti resesi di negara maju, ketegangan geopolitik, dan kebijakan suku bunga tinggi.
Ia juga menyoroti risiko pelebaran defisit anggaran akibat penurunan penerimaan pajak dari komoditas serta potensi beban subsidi dari kenaikan harga pangan dan energi.
"Yang lebih mengkhawatirkan, pembayaran bunga utang sudah mendekati Rp600 triliun, hampir setara dengan seluruh belanja pendidikan. Ini peringatan keras bahwa pembiayaan harus dikelola dengan disiplin dan inovasi," tegasnya.
Marwan mengapresiasi upaya pemerintah melakukan diversifikasi pembiayaan melalui sovereign wealth fund, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta pendalaman pasar keuangan domestik. Di sisi penerimaan, ia menekankan bahwa target kenaikan pajak 13,5 persen harus dilakukan secara adil melalui digitalisasi, peningkatan kepatuhan, dan perluasan basis pajak.
"Kenaikan ini tidak boleh menambah beban masyarakat. Teknologi harus menjadi senjata utama untuk menutup kebocoran dan memperkuat keadilan pajak," jelasnya.
Dia juga menambahkan bahwa sinergi fiskal dan moneter akan sangat menentukan efektivitas APBN, mengingat risiko inflasi impor dengan kurs rupiah yang diperkirakan berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS.
Marwan menekankan bahwa kunci keberhasilan RAPBN 2026 terletak pada eksekusi yang tepat sasaran.
"Setiap rupiah belanja negara harus ditempatkan pada sektor dengan multiplier effect tinggi. Program makan bergizi gratis memang penting untuk menjaga daya beli, tetapi ke depan kita butuh investasi besar di infrastruktur digital, energi hijau, dan industri manufaktur agar daya saing meningkat," katanya.
Fraksi Partai Demokrat menyatakan dukungan penuh terhadap RAPBN 2026 yang berorientasi pada menjaga pertumbuhan, melindungi rakyat, dan mendorong transformasi ekonomi. Namun, Marwan menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak mengurangi fungsi pengawasan DPR.
"Kami akan memastikan setiap kebijakan berjalan efektiv, transparan, dan akuntabel. APBN adalah janji kepada rakyat untuk menjaga harga stabil, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan Indonesia terus bergerak maju meskipun badai global tak kunjung reda," pungkasnya. (tan/jpnn)
( sumber : jpnn.com )
