Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo, mendukung penuh langkah pemerintah dan semua elemen bangsa untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus menjaga stabilitas ekonomi usai aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan pekan lalu.
Sartono begitu ia disapa berharap, pemerintah dapat kembali memastikan rasa aman bagi masyarakat dan dunia usaha usai aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan beberapa waktu lalu.
“Langkah yang harus ditempuh adalah memastikan rasa aman bagi masyarakat dan dunia usaha, karena tanpa keamanan, aktivitas ekonomi tidak akan berjalan normal,” kata Sartono kepada awak media di Jakarta, Kamis,(4/9/2025).
Lebih lanjut, Sartono mendorong, pemerintah untuk memberikan stimulus pemulihan ekonomi yang tepat sasaran, terutama bagi pelaku usaha kecil, pekerja harian dan khususnya kelas menengah.
“Untuk menjaga daya beli kelas menengah bukan hanya upaya soal konsumsi jangka pendek, melainkan juga langkah strategis demi masa depan,” papar Sartono.
Sartono menekankan, pentingnya respons fiskal yang tepat sasaran dan transparan sebagai kunci perbaikan ekonomi. Sartono meminta, pemerintah memastikan dengan cepat kebutuhan yang diinginkan masyarakat saat ini.
“Bisa subsidi atau BLT, optimalisasi program seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Lalu memperkuat koordinasi ketat dengan Bank Indonesia untuk stabilisasi pasar, Siapkan skenario contingency yang siap dijalankan dari sisi ekonomi dan keamanan,” tegas dia.
Selain itu, Sartono menekankan, pentingnya untuk membuka ruang dialog dengan kelompok masyarakat. Sartono menilai, keresahan sosial masyarakat biasanya muncul dan lahir dari komunikasi yang terputus.
“Pemerintah dan DPR harus bersama-sama menghadirkan ruang aspirasi yang sehat, agar kritik tidak bermuara pada tindakan destruktif. Ke depan, perbaikan tata kelola ekonomi harus diiringi dengan langkah politik yang merangkul, bukan hanya mengendalikan,” imbuh Politikus Partai Demokrat ini.
Terakhir, Sartono mengingatkan, aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan pekan lalu, harus menjadi koreksi untuk semua yang sedang bertugas menjalani fungsi kenegaraan.
“Agar lebih peka terhadap suara rakyat, lebih adil dalam merumuskan kebijakan, dan lebih tegas dalam menjaga marwah demokrasi serta keberlangsungan ekonomi nasional,” pungkas Sartono.
Laporan: Muhammad Rafik
( sumber : kedaipena.com )
