Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Demokrat, HT. Ibrahim, S.T., M.M., menegaskan bahwa perdamaian Aceh tidak hanya ditandai dengan berakhirnya konflik bersenjata, tetapi harus diiringi dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) secara berkeadilan dan berkesinambungan. Penegasan ini ia sampaikan saat menjadi narasumber utama dalam Sosialisasi P5HAM (Pendidikan, Penghayatan, Pengamalan, Pemajuan, dan Perlindungan HAM) yang digelar di Hotel Madinatul Zahra, Banda Aceh, Sabtu (6/9/2025).
Kegiatan yang terselenggara atas kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM ini turut dihadiri perwakilan Kanwil Kemenkumham Aceh, Hasballah, serta peserta dari berbagai kalangan, termasuk pengemudi ojek online (Ojol), komunitas perempuan Inoeng Balee, dan tiga anggota DPRK Banda Aceh Fraksi Partai Demokrat: Zulkasmi, M. Arifin, dan Tgk. Januar Hasan. Kehadiran peserta lintas sektor ini mencerminkan pentingnya pemahaman HAM di tingkat akar rumput.
Dalam paparannya, HT. Ibrahim menekankan bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat sejak lahir, tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh siapa pun.
“HAM bukan budaya Barat dan tidak bertentangan dengan adat atau syariat. Islam justru mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 70 bahwa seluruh anak Adam dimuliakan oleh Allah. Ini membuktikan HAM adalah nilai universal yang selaras dengan ajaran agama,” ujarnya.
Ibrahim juga menyoroti pentingnya penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan keluarga, yang seringkali menjadi tempat terjadinya pelanggaran hak.
“Kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran keluarga adalah bentuk nyata pelanggaran HAM. Kesadaran HAM harus dimulai dari rumah agar tercipta generasi yang menghargai hak dan kewajiban,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan dasar hukum HAM di Indonesia, mulai dari UUD 1945 Pasal 28A–28J, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, hingga UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang lahir dari MoU Helsinki. Menurutnya, UUPA adalah momentum penting untuk membangun perdamaian Aceh yang hakiki, yang hanya dapat diwujudkan jika hak-hak dasar masyarakat dihormati dan dilindungi.
Ibrahim juga menegaskan lima pilar utama P5HAM, yakni penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Ia menilai Aceh masih menghadapi tantangan besar, termasuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, pemulihan korban konflik, kemiskinan, transparansi penggunaan dana otonomi khusus, serta penegakan hukum syariat Islam yang berkeadilan dan tidak diskriminatif.
Sebagai langkah solusi, ia mendorong kolaborasi lintas pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPR, ulama, tokoh adat, hingga masyarakat sipil. Program konkret yang ia usulkan mencakup edukasi HAM di sekolah dan pesantren, pelatihan aparat desa, pemberdayaan korban konflik, serta penguatan peran ulama dan tokoh adat sebagai mediator sosial.
“HAM adalah bagian dari ajaran Islam dan adat Aceh. Dengan mengintegrasikan P5HAM, kita bisa membangun keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan martabat manusia,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi ini mendapat sambutan antusias dari peserta yang aktif berdiskusi dan memberikan masukan. Kehadiran masyarakat dari berbagai kalangan menjadi bukti bahwa kesadaran HAM di Aceh terus tumbuh. Upaya bersama ini diharapkan dapat memperkuat perdamaian Aceh yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang.
( sumber : acehantara.com )
