fraksidemokrat.org--Jakarta.Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Efendy meminta Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagkerjaan bekerja profesional dan sepenuhnya memihak pada kepentingan masyarakat. Sebab mereka adalah orang-orang terpilih untuk tugas yang sangat dekat dan bersinggungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
"Selain berharap, tentu kita juga percaya mereka mau dan mampu menjalankan amanah mulia ini. Karena mereka terdiri dari orang-orang profesional dan berasal dari berbagai unsur," kata Dede, yang juga politisi Partai Demokrat.
Rapat Paripurna DPR dipimpin Wakil Ketua Fadli Zon menyetujui dan mengesahkan 10 anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Selasa (2/2) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Fadli yang didampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (F PAN) , Fahri Hamzah (F PKS) dan Agus Hermanto (F Demokrat), sebelumnya mendengarkan laporan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf terkait laporan uji kelayakan dan kepatutan Dewas BPJS Kesehatann dan Ketenagakerjaan.
Menurut Dede, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan terpilih 7 orang profesional yang terdiri atas 2 orang unsur Pemerintah, 2 orang unsur Pekerja, 2 orang Unsur Pemberi kerja dan 1 orang unsur Tokoh Masyarakat.
Ketujuh orang Dewas BPJS Kesehatan tersebut adalah Michael Johannis Latuwael dan Roni Febrianto (Unsur Pekerja), Misbahul Munir dan La Tunreng (Unsur Pemberi Kerja) dan Karun (Tokoh Masyarakat).
Sedangkan Dewas BPJS Ketenagakerjaan terpilih 5 orang terdiri Eko Darwanto dan Rekson Silaban (Unsur Pekerja), M. Aditya Warman dan Inda D. Hasman (Unsur Pemebri kerja) dan Poempida Hidayatulloh (Unsur Tokoh Masyarakat).
Hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang disampaikan Ketua Komisi IX tersebut akhirnya secara aklamasi disetujui oleh para anggota yang hadir dalam rapat paripurna DPR dan diketuk palu oleh Fadli Zon sebagai tanda pengesahan. Selanjutnya nama-nama Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan akan disampaikan kepada pemerintah. (dpr.go.id/ media fpd)
