Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo meminta, pemerintah untuk dapat memperkuat paket negosiasi berimbang pasca keputusan Presiden AS Donald Trump yang tetap memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen kepada Indonesia.
Sartono begitu ia disapa meminta, pemerintah untuk fokus pada skema impor strategis dari AS seperti LPG, kedelai hingga migas untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tarif impor sebesar 32 persen.
“Perkuat paket negosiasi berimbang. Fokus pada skema impor strategis dari AS (seperti LPG, kedelai, migas) untuk memperkuat posisi Indonesia dalam hal tarif impor,” jelas Sartono kepada awak media di Jakarta, Jumat,(11/7/2025).
“Namun sertakan aturan proteksi sektor domestik agar tidak melemahkan industri lokal yang utamanya adalah produk atau komoditas unggulan,” tambah Sartono.
Tak hanya itu, Sartono juga meminta, pemerintah untuk memperluas akses pasar baru dengan menerapkan diversifikasi pasar, penetrasi ekspor ke kawasan Afrika, Eropa, dan negara berkembang lain.
Hal ini, tegas Sartono, diperlukan agar mengurangi ketergantungan terhadap AS dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
“Agar mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Hal tersebut bisa juga melalui mekanisme multilateral seperti BRICS dan South-South Cooperation,” papar Sartono.
Lebih lanjut, Sartono menekankan, kepada pemerintah untuk membangun
mekanisme evaluasi dampak sektor padat karya dengan melakukan pemantauan ketat terhadap kinerja industri padat karya domestik.
Pemerintah, kata Sartono, juga harus menanggapi tarif impor ini dengan memberikan insentif fiskal dan regulasi yang terkoordinasi antar kementerian dan lembaga.
“Agar industri padat karya domestik agar tidak terlalu terkena dampak,” beber Sartono.
Sartono juga mendorong, pemerintah untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif pasca tidak berubahnya tarif impor AS kepada Indonesia. Sartono berharap, pemerintah dapat menggenjot investasi langsung kepada sektor-sektor strategis.
“Iklim investasi harus dijaga tetap kondusif, meskipun terjadi pergeseran dari pembangunan fisik ke sektor non-fisik. perlu adanya optimalisasi untuk mendorong investasi langsung pada sektor-sektor strategis seperti hilirisasi, teknologi tinggi, dan kecerdasan buatan,” papar Sartono.
Politikus senior Partai Demokrat ini pun memastikan, Komisi VI DPR RI siap bekerja keras bersama pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan demi menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing, dan kemakmuran bangsa
“Tantangan ini bukan akhir, tapi batu loncatan untuk menjadi lebih kuat,” tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat (AS) memastikan tetap memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen untuk seluruh produk asal Indonesia yang masuk ke pasar AS. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025, dan diumumkan langsung oleh Presiden AS Donald Trump melalui surat resmi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Dalam surat tertanggal 7 Juli dan berkop Gedung Putih itu, yang juga diunggah langsung oleh Trump di akun media sosialnya, ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari tarif resiprokal yang telah diumumkan sebelumnya pada April. Meski proses negosiasi perdagangan antara kedua negara masih berlangsung secara intensif, Trump menegaskan bahwa angka tarif sebesar 32 persen akan tetap diberlakukan.
“Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap semua produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat, di luar tarif sektoral lainnya,” tulis Trump dalam surat tersebut, Senin (7/7/2025).
Laporan: Asrul Rizal
( sumber : kedaipena.com )
