Anggota Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyoroti sikap China yang meminta Indonesia, untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas di Laut China Selatan. Serta latihan militer bersama Amerika Serikat (AS) di laut tersebut. Sebagaimana diberitakan secara eksklusif di situs berita Reuters, Rabu (1/12).
Menurutnya, China tidak punya wewenang mengintervensi segala aktivitas Indonesia di perbatasan Laut China Selatan. Segala aktivitas Indonesia di perbatasan Laut China Selatan, legal secara hukum internasional. Jadi, tak perlu takut.
"Indonesia tidak perlu meminta izin ataupun semacamnya kepada negara lain, termasuk China. Mereka sama sekali tidak punya wewenang sama sekali, dalam urusan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia," papar Rizki, Kamis (2/12).
"China juga harus ingat, Indonesia memiliki kebebasan untuk meningkatkan kemampuan pengamanan dan melakukan latihan gabungan, dengan negara mana pun di dunia," tegasnya.
Rizki menuturkan, bukan tak mungkin, Indonesia akan menggandeng militer China untuk latihan gabungan.
"Akan tiba waktunya nanti, China diajak kolaborasi bersama. Jadi, China tidak perlu risau dengan kegiatan apa pun yang dilakukan Indonesia di wilayah jurisdiksinya sendiri," terang putra pasangan Dimyati Natakusumah dan Irna Narulita itu.
Rizki mengaku tak habis pikir, mengapa China masih seolah mengusik Indonesia terkait Laut China Selatan. Padahal, simbiosis mutualisme yang dibangun Indonesia sudah cukup baik.
"Elite politik China harusnya sadar bahwa, sedikit banyaknya, Indonesia sudah banyak menguntungkan mereka. Mulai dari kemudahan investasi, buruh migran, dan lain sebagainya. Sehingga, kalau Indonesia kuat, saya yakin China akan sangat diuntungkan sebagai mitra ekonomi kita," papar Rizki.
Dia berharap, Indonesia tak ciut menerima gertakan dari China. Karena prinsip pertahanan negara adalah soal kedaulatan.
"Semuanya harus dilakukan menurut peraturan internasional yang berlaku dan penghormatan pada nilai-nilai kedaulatan. Keberatan diplomatik yang dikeluarkan China juga masih wajar. Kami tegaskan kembali, Indonesia berhak berkegiatan di wilayahnya sendiri," pungkas alumni University of Nottingham, Inggris itu. [UMM]
( sumber : rm.id )
