fraksidemokrat.org, Tangerang — Tegas dan tanpa tedeng aling-aling. Begitulah gaya Zulfikar Hamonangan SH ketika hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Dalam kesempatan ini, Zulfikar menyoroti pentingnya pencatatan dan pengawalan aspirasi, perilaku pemimpin di berbagai level hingga menyinggung masalah penanggulangan banjir.
‘’Saya sudah bicara ini sejak lama. Camat Pinang yang baru harus lebih baik dari sebelumnya. Semua usulan dan aspirasi dari berbagai kelompok di sini, catat. Notulensinya harus jelas, selesai rapat ditandatangani RT/ RW dan pihak Kecamatan. Kalau nanti tidak terealisasi, beri jawaban tertulis. Supaya rakyat tahu, di mana masalahnya, mengapa tidak terealisasi,’’ kata Anggota Komisi VII DPR RI itu disambut tepuk tangan peserta Musrenbang.
Musrenbang Kecamatan Pinang, Kota Tangerang (12/02/2020) diagendakan mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat antara lain terkait lampu terang yang dianggap tidak sesuai dengan program Kota Tangerang. Ada beberapa wilayah seperti di kawasan Kelurahan Panunggangan, masih gelap. Aspirasi lain terkait posyandu, program olahraga, pengajian, dan lain-lain.
Masalah pendidikan, juga tak kalah butuh perhatian. Kebutuhan sekolah SMP dan SLTA masih kurang. Setiap tahun persoalan yang sama muncul, yakni kurangnya bangku untuk lulusan SD dan SMP di Kecamatan Pinang.
Zulfikar menegaskan, usulan-usulan tersebut hendaknya dicatat rapi dan diberi nomor. Semua pihak bisa mengawal realisasinya.
‘”Tiap tahun Musrenbang masalah yang muncul sama. Ini Musyawarah Perencanaan Pembangunan, jangan sampai hanya jadi Musyawarah ‘’Ngambang’’! Saya pun sebagai anggota DPR RI dari Banten III, berhak mendapatkan catatan usulan itu, sehingga bisa mengawasi sejauh mana realisasinya. Jika tidak tercapai, pemerintah kasih jawaban tertulis sehingga masyarakat tahu di mana masalahnya, kapan terealisasi dan lain-lain,’’ kata Zulfikar lagi.
Tak kalah penting, Zulfikar mengingatkan agar pemimpin di semua level, mulai Walikota, Camat, hingga Lurah dan RT-RW, ramah terhadap masyarakat dan mau mendengar. ‘’Kita ini pemimpin dipilih rakyat, bukan dipilih penguasa. Kita pemimpin rakyat, bertanggungjawab pada rakyat, bukan pada pengusaha. Jangan hanya jadi pemimpin pengusaha,’’ kata Zul, kembali disambut tepuk tangan peserta rapat.
Terkait persoalan banjir di Kota Tangerang, Zulfikar mengatakan pemerintah daerah harus memikirkan secara serius. Jika perlu cari tahu, suvei, pelajari apa yang dilakukan negara lain dalam mengatasi banjir.
‘’Pergi ke Belanda, pelajari mengapa negara yang berada di bawah permukaan laut itu bisa mengatasi banjir. Gunakan anggaran untuk itu, biar jelas. Kalau bilangnya hanya bisa mengatasi masalah pasca banjir, itu jawaban bodoh,’’ tuturnya.
Zul berharap, ke depan masalah banjir bisa teratasi dengan konsep yang baik dan berorientasi jangka panjang. Selain itu, Musrenbang harus benar-benar menjadi ruang untuk menampung aspirasi yang kemudian direalisasi. Atau setidaknya, dikomunikasikan dengan jelas kepada publik perkembangannya.
Sementara dalam sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di Larangan, Kota Tangerang (7/2/2020) lalu, Zul menegaskan bahwa pilar-pilar ini bukan hanya ideologi dan falsafah terbaik bagi Indonesia. Tapi juga sebagai landasan utama agar bangsa ini bisa meraih kejayaan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat di negeri ini, sekaligus dapat menjadi penuntun masyarakat untuk menggapai prestasi bangsa yang membanggakan.
Ideologi Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara dapat melindungi dan mengayomi kepentingan seluruh warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
“Nilai filosofis empat pilar berbangsa dan bernegara, seharusnya menghantarkan Indonesia sebagai negara besar dan berjaya pada satu sisi dan menciptakan keadilan, kemakmuran untuk rakyat Indonesia disisi lain” katanya.
(mediafdp)
