Proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) tak hanya menjadi urusan diplomasi antar pemerintah.
Parlemen Indonesia, lewat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, kini ikut turun tangan mendorong percepatan keanggotaan Indonesia dalam organisasi negara-negara maju tersebut.
Wakil Ketua BKSAP, Bramantyo Suwondo, menyampaikan hal itu dalam pertemuan lanjutan dengan perwakilan OECD di Jakarta. Pertemuan ini menjadi babak baru setelah rangkaian diskusi awal yang sebelumnya digelar di Paris.
“Diskusi yang telah dimulai di Paris kini kami lanjutkan di Jakarta dalam suasana yang konstruktif dan terbuka," ujar Bramantyo dalam pernyataannya, Selasa (6/5/2025).
Meski atmosfer di parlemen terhadap OECD terbilang positif, Bramantyo mengakui bahwa tak semua anggota DPR memahami seluk-beluk organisasi yang berpusat di Paris itu.
Mulai dari mekanisme hingga manfaat konkret yang bisa diperoleh Indonesia dari keanggotaan masih jadi pertanyaan bagi sebagian besar anggota dewan.
Untuk mengisi celah itu, BKSAP membentuk Panitia Kerja Ekonomi Internasional atau forum lintas komisi dan fraksi yang bertugas mendalami isu-isu OECD dan mensosialisasikannya secara lebih luas di lingkungan parlemen.
"Panja ini kami inisiasi untuk mempermudah koordinasi dan memperluas pemahaman lintas sektor di DPR. Kami juga berencana mengundang langsung OECD agar bisa berdialog teknis dan menyampaikan langsung berbagai tantangan dan peluang yang ada," kata Bramantyo.
Politikus Partai Demokrat itu menekankan pentingnya membangun pemahaman kolektif di parlemen. Menurutnya, proses aksesi akan berjalan mulus jika disertai konsensus internal dan keterbukaan informasi.
"Kecepatan proses ini sangat bergantung pada kesiapan kita sendiri. Namun konsensus politik tetap menjadi kunci. Untuk itu, literasi parlemen tentang OECD harus ditingkatkan," ujar Bramantyo.
Panja Ekonomi Internasional dirancang tak sekadar jadi forum diskusi. Hasil kerja mereka nantinya akan dirangkum dalam laporan resmi yang akan diserahkan kepada Pimpinan DPR serta disebarluaskan ke komisi-komisi terkait, termasuk Komisi X yang membidangi pendidikan dan Komisi IX yang membidangi kesehatan serta ketenagakerjaan.
Sebagai anggota Komisi X, Bramantyo melihat pentingnya melibatkan sektor-sektor strategis dalam proses aksesi.
Menurutnya, OECD, bukan hanya soal ekonomi makro, tapi juga menyentuh langsung aspek kesejahteraan rakyat.
"Kolaborasi yang solid antara DPR dan OECD bukan hanya akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, tapi juga memastikan bahwa manfaat keanggotaan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ucap Bramantyo.
( sumber : wartakota.tribunnews.com )
