Fraksi Partai Demokrat (FPD) menolak rencana rapid test covid-19 atau corona bagi anggota DPR dan keluarganya. Ketua FPD Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan, rakyat harus didahulukan.
Politisi muda yang biasa disapa Ibas itu menyatakan, anggota DPR harus mengedepankan empati terhadap masyarakat yang terinfeksi corona, mereka yang dalam perawatan juga para dokter dan petugas yang bertaruh nyawa melayani pasien.
‘’Dahulukan rakyat, karena mereka yang benar membutuhkan,’’ kata Ibas, seraya menegaskan bahwa masyarakat di berbagai daerah saat ini masih kesulitan untuk mengikuti pemeriksaan tes virus corona.
Penolakan Ibas merupakan pertimbangan rasa kemanusiaan, di saat banyak gugurnya tenaga medis yang merawat para pasien covid-19.
‘’Intinya negara harus perhatikan keadilan untuk semua warga termasuk akses mendapatkan kepastian, perlindungan dan distribusi alat-alat kesehatan,’’ katanya.
Meski menolak, Ibas mengapresiasi, protokol corona yang dilakukan Setjen DPR selama ini. Hanya saja, rencana pemeriksaan anggota dewan saat ini tidak tepat.
‘’Terpenting selamatkan rakyat. Itu perjuangan Demokrat,’’ ujarnya.
Di luar itu, FPD juga sudah menyampaikan siaran pers berisi sejumlah rekomendasi untuk pemerintah. Rekomendasi perstama, FPD meminta dan memastikan pemerintah memvalidasi transparansi data secara berkala serta melakukan Public Report terkait update wabah virus corona terkini.
FPD juga mengingatkan dan mendorong terus terciptanya kolaborasi, koordinasi, dan aksi tanggap, cepat, dan tepat antara pemerintah pusat dan daerah dengan seluruh stakeholder nasional maupun dunia, termasuk terkait masalah komunikasi.
Tapi tak lupa, FPD mendukung Pemerintah untuk melakukan Refocusing Program untuk a) Kesehatan Rakyat, b) BLT, PKH Plus dan atau Program Jaring Sosial (Social Safety Nett) lainnya, dan c) Relaksasi sektor usaha termasuk UMKM yang terdampak.
Rekomendasi lainnya, FPD mengusulkan pemerintah tetap menjaga distribusi alat kesehatan, ketahanan logistik, supply and demand dan daya beli masyarakat agar ekonomi tetap bergerak.
Dan akhirnya, FPD mengusulkan pemerintah untuk mengajukan APBN-P 2020 demi terciptanya target asumsi yang sesuai dan fiskal Indonesia yang sehat, prudent, dan transparan untuk refocusing program tersebut.
(mediafpd)
