Presiden Ingin KPK Lumpuh

Minggu, 09 Februari 2020 00:00

fraksirakyatmerdeka.org, Jakarta —  Polemik pengembalian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  Komisaris Rossa Purbo Bekti, terus bergulir.  Mabes Polri menyatakan tidak menarik penyidiknya itu, tapi sebelumnya KPK menyampaikan telah memberhentikannya. Dengan status tidak jelas ini, Rozza disebut-sebut tidak mendapatkan gaji pada Februari 2020.

Situasi ini, mendapat reaksi dari politisi senior Partai Demokrat yang juga anggoka Komisi II DPR RI, Benny K Harman. Menurut Benny, Presiden Jokowi harus turun tangan mengatasi kekisruhan ini.

‘’Penyidik KPK yang OTT Harun Masiku tak fapat gaji? Presiden Jokowi seharusnya turun tangan atasi kekisruhan yang terjadi di KPK ini. Sikap diam atau membiarkan ini terus terjadi menjadi indikasi Presiden memang yang berkehendak KPK lumpuh. Rakyat Monitor!’’ 

Demikian cuitan Benny di akun pribadinya @BennyHarmanID (09/02/2020). Benny memang dikenal vokal mengkritisi persoalan hukum di negeri ini, khususnya akhir-akhir ini terkait keruwetan di KPK. Berkali-kali ia menyatakan KPK mengalami kemunduran karena berbagai kontroversi yang menimpanya, termasuk dalam kasus Harun Masiku.

Status kepegawaian Rossa yang tidak mendapatkan gaji Februari 2020, tak hanya memantik keprihatinan Benny. Bahkan di internal KPK sendiri, para pegawai diberitakan siap urunan untuk membantu untuk biaya sekolah anak, biaya berobat, transportasi dan biaya lainnya yang mendesak bagi Rossa. 

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Rossa sudah tak lagi bekerja di komisi antikorupsi dan dikembalikan ke kepolisan. ‘’Sesungguhnya pengembalian penyidik polri yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan adalah hal biasa,’’ kata Firli kepada media, melalui keterangan tertulis (4/2/2020).

Dikatakan, Rossa dikembalikan pada 22 Januari 2020 sesuai keputusan pimpinan KPK. Surat keputusan pemberhentian Rossa bersamaan dengan Komisaris Indra yang juga dari Kepolisian, ditandatangani Sekretaris Jenderal KPK dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Mereka resmi diberhentikan sejak 1 Februari 2020 sesuai surat keputusan komisi.  

Tetapi Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono mengatakan lembaganya tak menarik Rossa. ‘’Dia tetap di KPK karena masa penugasannya masih sampai September tahun ini,’’ kata Argo, 31 Januari 2020.

Rossa adalah penyidik yang ikut dalam tim operasi tangkap tangan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Kader PDIP Harun Masiku yang kini tidak diketahui keberadaannya juga terkait dalam kasus ini. 

Bagi Benny, Jokowi tidak bisa lagi bersikap seolah tidak tahu, atau seakan-akan tidak terjadi apa-apa di tubuh KPK. Dalam kasus Masiku, Benny bahkan mensinyalir, ada misteri yang harus diungkap agar semua terang benderang dan keadilan ditegakkan bagi siapapun. Pada 4 Februari lalu, Benny sempat mencuit di akunnya seperti ini: 

‘’Semangat pagi. Jangan lupa dengan Tragedi Rabu Hitam (08/1/) 2020, kita berdoa utk keselamatan Harun Masiku. Saat itu Masiku tiba-tiba hilang di kawasan PTIK, diduga kuat ditelan angin. Kita berdoa agar Negara berani melawan angin jahat yang kini menyandera Masiku. Liberte!’’

 

(mediafpd)

 

 


Berita Lainnya

Nasional

Komisi V Soroti Pentingnya Penguatan Pengawasan Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Nasional

Hinca Pandjaitan Kritik Kompolnas soal Penembakan di Belawan: Jangan Gegabah, Verifikasi Fakta Secara Mendalam

Nasional

Teguhkan Komitmen dalam Merawat Nilai Kebangsaan, Ir. H. Mulyadi Gelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Bukittinggi

Nasional

KPU Tak Punya Waktu Cek Ijazah Peserta Pemilu, Legislator Usul Sistem Ad Hoc

Nasional

Momen Andi Muzakkir Aqil Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Parepare

Nasional

DPR dorong DJP perluas basis pajak, soroti potensi ekonomi digital

Nasional

Pesan Anggota DPR RI Zulfikar Achmad: Jaga Nilai-Nilai Luhur dari 4 Pilar Kebangsaan

Nasional

Dampingi Menko AHY, Nurwayah Dukung Rumah Modular Ramah Lingkungan

Berita: Nasional - Komisi V Soroti Pentingnya Penguatan Pengawasan Uji Berkala Kendaraan Bermotor •  Nasional - Hinca Pandjaitan Kritik Kompolnas soal Penembakan di Belawan: Jangan Gegabah, Verifikasi Fakta Secara Mendalam •  Nasional - Teguhkan Komitmen dalam Merawat Nilai Kebangsaan, Ir. H. Mulyadi Gelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Bukittinggi •  Nasional - KPU Tak Punya Waktu Cek Ijazah Peserta Pemilu, Legislator Usul Sistem Ad Hoc •  Nasional - Momen Andi Muzakkir Aqil Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Parepare •  Nasional - DPR dorong DJP perluas basis pajak, soroti potensi ekonomi digital •  Nasional - Pesan Anggota DPR RI Zulfikar Achmad: Jaga Nilai-Nilai Luhur dari 4 Pilar Kebangsaan •  Nasional - Dampingi Menko AHY, Nurwayah Dukung Rumah Modular Ramah Lingkungan •