fraksidemokrat.org—Jakarta. Anggota Komisi X DPR RI-Fraksi Partai Demokrat (FPD) Venna Melinda, SE menilai, Panja Perfilman DPR diharapkan dapat membuat seluruh asosiasi perfilman di bawah Badan Perfilman Indonesia (BPI), Pusat Pengembangan Perfilman, Lembaga Sensor Film (LSF) dan Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) serta pelaku industri film semakin kompak. Pasalnya, selama ini belum ada kesepahaman yang sama antar asosiasi dan pelaku industri film.
‘’Perlu koordinasi dan sinergi atar lembaga yang berkepentingan, yakni Badan Perfilman Indonesia (BPI), Pusat Pengembangan Perfilman, dan Lembaga Sensor Film (LSF). Mereka terlihat berjalan sendiri-sendiri,” ujar anggota dewan dari Dapil Jawa Timur VI ini, usai mengikuti RDP dengan BKPM dan Pusbang Perfilman Nasional di Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
“Saya juga berharap agar Komisi X DPR RI bisa mengeluarkan kebijakan yang di ambil untuk memajukan industri film agar tidak tumpang tindih. Ada beberapa poin permasalahan yang mencuat dalam diskusi yang dilakukan Tim Panja Perfilman Komisi X DPR RI, di antaranya permasalahan gedung bioskop yang mahal dan tidak adanya panggung pertunjukkan film untuk masyarakat,’’ tambahnya.
Panja Perfilman juga diharapkan menjadi momentum untuk lebih memacu pertumbuhan film Indonesia lebih baik dan mendorong masyarakat makin mengapresiasi film-film Indonesia yang berkualitas. Panja, juga akan mengawal revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
‘’Semoga Komisi X DPR RI membahas dan merampungkan revisi RUU ini dalam dua masa persidangan. Masukan ini akan kita gunakan sebaik-baiknya untuk pembahasan, dan menjaring masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan,’’ ujar Venna.
Bertemu Marcella Zalianty
Sebelumnya, 24 Februari 2016, Venna juga melakukan sejumlah kegiatan terkait tugasnya sebagai anggota Panja Perfilman Nasional. Bertempat di salah satu tempat di Jakarta, Venna mengundang aktris Marcella Zalianty untuk mencari beberapa masukan untuk materi Panja Perfilman Nasional.
Marcella berpendapat bahwa royalti, industri perfilman sendiri belum siap untuk mengatur sedetil itu. Kecuali dimuat dalam PP atau peraturan yang lebih bersifat turunan. Yang penting adalah infrastuktur, regulasi, dan lain-lain, agar industri siap untuk dikembangkan.
Dalam kesempatan ini Venna menyampaikan bahwa tugas DPR adalah bagaimana membuat regulasi yang dapat membuat suatu ekosistem itu berjalan dengan sehat. Film literacy harus dimulai, yaitu pengenalan terhadap film dalam negeri yang berbobot sejak dini atau sejak sekolah dasar, agar anak-anak terbiasa terhadap menonton film, karena itulah harus dikenalkan kepada film yang berbobot budaya dan pendidikan.
“Film sebagai agenda ekonomi harus dibantu secara perpajakan, finansial, serta kepastian hukum. Salah satu contoh finansial bisa diberikan grant, soft loan, dan loan. Tergantung jenis filmnya, film kultural dapat diberikan grant, film pendidikan/kultur yang terdapat unsur hiburan dapat diberikan soft loan, kalau film full komersil bisa diberikan loan,” kata Venna.
“Kemudian promosi internasional, diperlukan bantuan pemerintah untuk mengikutsertakan film nasional di pentas nasional. Karena selama ini para insan perfilman mengeluarkan keuangan sendiri untuk mengikuti promosi di luar negara. Diperlukan sistem box office, sebagai sumber dan bank data penonton secara real-time dan transparansi perpajakan terhadap industri perfilman. Bank data berguna untuk mengecek perkembangan film yang sedang tayang, film apa yang disukai masyarakat, dan mapping film nasional. Kemudian LSF harus diubah paradigmanya dari sensor menjadi rating/kategorisasi,” sambung Venna. (media-fpd/ummy)
