fraksi Demokrat.org, Bali - Inklusi keuangan (Financial Inclusion) menjadi salah satu poin yang dibahas pada gelaran WPFSD ke-3 yang dilaksanakan di Badung, Bali 4-5 September 2019. Meskipun masing-masing negara punya regulasi dan permasalahan yang berbeda, pada forum ini delegasi parlemen dunia berpegang bahwa kesejahteraan masyarakat serta para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus diangkat.
Hal tersebut dikatakan Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Melani Leimena Suharli usai mengikuti rapat World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Badung, Bali, Kamis (5/9/2019). Sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) kesejahteraan masyarakat harus diutamakan agar tidak ada lagi yang namanya kesenjangan sosial.
"Semua berpegang bahwa kesejahteraan itu tentunya harus diangkat. Termasuk juga bagi para pengusaha kecil menengah, dimana dari sisi finansial mereka masih banyak yang kesusahan mendapatkan modal kerja. Karena itu pemerintah juga harus menyediakan ruang bagi mereka. Tadi dari dari Kementerian Perekonomian bilang bahwa kita jangan memberikan ikan saja, namun juga harus memberikan kailnya," kata Melani.
Karena itulah, lanjut politisi dapil Jakarta II ini, program-program yang harus dikemas sedemikian rupa, karena seringkali masyarakat hanya dapat bantuan kemudian dihadapkan pada program yang belum jelas. Untuk itu kedepannya diharapkan kejelasan dari program yang akan dijalankan sehingga bantuannya dapat terus bergulir dan menghasilkan outputsesuai dengan yang diharapkan.
Selain masalah finansial, kesejahteraan untuk mendapatkan air bersih harus diperoleh masyarakat. Politisi F-Demokrat ini mengungkapkan bahwa semua delegasi parlemen sepakat untuk menjaga lingkungan hidup agar tidak rusak, karena akses untuk mendapatkan air bersih saat ini sudah mulai susah. "Jadi kita harus menyelamatkan juga lingkungan hidup, sehingga kita bisa menyelamatkan air. Karena sudah banyak negara-negara yang saat ini sudah kekurangan air," imbuhnya.
Selanjutnya, terkait kesenjangan sosial, Melani mengimbau kepada semua pihak agar jangan pernah lupa membayar pajak. Karena dari pajak itulah negara bisa membuat program-program kemasyarakatan. Selain pajak, Melani juga mengatakan bahwasanya zakat khususnya di Indonesia sudah termasuk bagian dari SDGs. "Makanya ada yang bilang zakat dan sebagainya itu termasuk apa? Karena program-program di negaranya masing-masing itu berbeda. Di Indonesia ya zakat itu termasuk bagian dari SDGs," tutup Melani. (Sumber : dpr.go.id/tim media fpd)
