fraksidemokrat.org, Jakarta — Upaya memajukan pertanian dan menuju swasembada komoditas unggulan Indonesia, perlu didukung dengan program yang memandirikan masyarakat, khususnya petani. Karena itulah, pemerintah perlu menyusun anggaran yang berorientasi pada upaya tersebut.
Demikian antara lain disampaikan Dr Suhardi Duka, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Dirjen Perkebunan, Dirjen Tanaman Pangan, KaBadan Litbang Pertanian, dan KaBadan Karantina Pertanian Kementan (13/2/2020) di Ruang Komisi IV, Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta. Siding ini merupakan tindak lanjut rapat kerja 18 November 2019 yang saat itu membahas Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020; dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020.
Dalam kesempatan ini, Suhardi kemudian menyorot anggaran penelitian dan pengembangan di lembaga terkait. ‘’Anggaran Badan Litbang sekitar 1,8 T. Output dari Litbang adalah menghasilkan inovasi dan teknologi seperti bibit unggul. Alokasi anggaran sebaiknya dititikberatkan untuk penelitian. Namun anggarannya hanya 10 % yakni 109 M. Sementara alokasi untuk Desiminasi 500 M dan yang lain cukup besar. Ini harus logis alasannya,’’ katanya.
Terkait Dirjen Tanaman Pangan, Suhardi mengapresiasi komitmen untuk tidak impor beras. Di bidang pengajuan anggaran cukup besar yakni Rp 4,8 triliun. ‘’Saya sepakat tidak impor beras. Saya mendorong beberapa komoditas yang memiliki potensi tinggi seperti porang agar diekspor. Salah satu mamfaatnya untuk mengimbangi impor bawang putih,’’ legislator dari dapil Sulawesi Barat kelahiran 10 Mei 1962 itu.
Sementara mengenai alokasi anggaran Dirjen Perkebunan, Doktor lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya itu menyatakan mendukung alokasi anggaran sekitar 90% atau 1,3 triliun untuk belanja bantuan masyarakat.
‘’Berdasarkan temuan kami di Sulbar, program bibit kakao yang berasal dari pusat, belum diujicoba-tanamkan. Akibatnya kurang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim di berbagai daerah. Saya mengusulkan, perlu membuat sentra pengembangan bibit kakao,’’ tutur Suhardi lagi.
Kemudian Suhardi juga mempertanyakan anggaran Inpspektorat Jenderal (Itjen) Kementan yang dinilainya terlalu kecil. ‘’Itjen memiliki peran pengawasan yang sangat besar, ini anggarannya sangat kecil. Apakah sengaja agar Itjen tidak bisa bergerak? Semoga tidak begitu. Para Dirjen dan pejabat perlu diawasi karena tidak semuanya baik,’’ tutur Suhardi.
Akhirnya, Suhardi menegaskan kurang setuju realokasi atau pergeseran anggaran untuk program baru seperti Konstra Tani atau pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Selain itu, ia juga meminta Kementan menggunakan istilah-istilah yang lebih familiar sehingga ketika program disosialisasikan, petani mengerti dan tidak merasa khawatir terjadi sesuatu. (mediafpd)
