fraksi Demokrat.org, Jakarta - Komisi VII DPR RI meminta pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Dumai memperhatikan tata lingkungan dan peraturan yang berlaku. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mengatakan, pemerintah selaku pelaksana pembangunan, serta pihak-pihak terkait harus lebih memperhatikan dampak lingkungan hidup dan sosial yang diakibatkan kegiatan pembangunan, guna memperkuat perlindungan kepada lingkungan hidup.
“Kami minta semua belah pihak bisa menselaraskan proses ini supaya berjalan dengan baik. Kami ingin tata lingkungan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya saat memimpin Tim Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI meninjau pelaksanaan pembangunan jalan tol Pekanbaru – Dumai, Provinsi Riau, Jumat (30/8/2019).
Perlu diketahui, berdasarkan informasi dari PT. Hutama Karya (Persero) selaku kontraktor menyebutkan, panjang Jalan Tol Pekanbaru – Dumai mencapai 128,9 km dan bersinggungan dengan Suaka Marga Satwa Balai Raja pada Seksi 4. Desain perlintasan sesuai Berita Acara Pleno Pembahasan Persilangan Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Dumai dengan jalur Satwa Gajah Sumatera tanggal 27 Mei 2019 antara BKSDA, Bina Marga, BPJT dan HK.
Kondisi lahan yang dilewati pembangunan jalan tol adalah lahan pertanian produktif, khususnya pertanian tanaman pangan, dengan beberapa kabupaten yang dilewati pembangunan jalan tol merupakan wilayah berbasis pertanian dengan produktifitas tinggi. Perubahan fungsi lahan yang sebelumnya berupa sawah, hutan, dan pemukiman menjadi jalan akan memengaruhi fungsi lahan tersebut dalam jangka panjang.
Kerusakan akses jalan sekitar lokasi pembangunan serta pencemaran yang muncul khususnya polusi udara juga dirasakan sangat mengganggu masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Sebelumnya, Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan kunjungan kerja spesifik ini untuk memastikan tentang tata ruang dan tata lingkungan dengan kondisi pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Dumai.
Untuk itu, Komisi VII DPR RI meminta seluruh sektor terkait untuk menjelaskan regulasinya, baik Amdal dan perizinan yang dimohonkan oleh pelaksana pembangunan jalan tol ini. “Kami minta seluruh penanggung jawab, baik Kementerian Kehutanan untuk perizinan maupun penegakan hukum dan seluruhnya. Kami akan memantau kembali bagaimana tentang izin-izin dan proses kawasan ini,” tegas legislator dapil Riau ini. (Sumber : dpr.go.id/media fpd)
