fraksidemokrat.org, Jakarta — Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena menyatakan sangat menyesali terjadinya peristiwa tabrakan antara pesawat Trans Nusa dengan Batik Air pada 4 April lalu di Bandara Halim Perdanakusuma. ‘’Karena itulah kami terpanggil meninjau dan melihat dari dekat mengapa hal itu terjadi. Kita ingin memahami lebih jauh kronologis kejadiannya dan memikirkan apa yang bisa kami, di Komisi V DPR RI lakukan agar peristiwa serupa tidak terulang,’’ kata Wattimena di Bandara Halim, Jakarta, Kamis, (7/4/2016).
Kepada wartawan, Michael juga menyatakan bahwa Bandara Halim memiliki tiga fungsi: sebagai bandara enclave atau bandara yang dimiliki militer; kedua, kini digunakan oleh sipil, dan ketiga juga dipakai untuk kegiatan VVIP. ‘’Fungsi ketiga ini sangat penting dan vital,” terang Michael.
Dalam kegiatan international, presiden-presiden dari seluruh dunia take off dan landing di Bandara Halim. Karena itulah, seharusnya aspek keamanan dan keselamatan sangat diprioritaskan. ‘’Tidak harus dipertanyakan lagi. Perhatiannya harus lebih,” kata Michael.
Terlebih lagi, menurut Michael, Bandara Halim tidak memiliki taxiway, “Salah satu kekurangan yang sangat vital, di bandara ini tidak memiliki taxiway, ini sangat fatal sekali apabila terjadi take off dan landing,”ujarnya.
Kedepan, tambahnya, dengan terjadinya peristiwa tabrakan ini, kedepan baik pemerintah, DPR dan AP II melakukan perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan, lebih khususnya terhadap pelayanan bagi sipil, “Karena sipil itu kan banyak regulasi yang harus dipenuhi,” kata politisi Demokrat ini.
Dalam peninjauannya, terang Michael, Komisi V belum bisa mengambil kesimpulan, siapa yang salah dalam peristiwa tabrakan ini, “Seperti yang kita minta kepada kepala KNKT, supaya bisa mengungkap apa yang menjadi penyebab dan kesalahan dari peristiwa kecelakaan pesawat itu, dan kedepannya agar tidak terulang lagi,”tandasnya.
“Bandara Halim adalah bandara VVIP, kita bisa bayangkan Presiden kita Jokowi take off dan landing disini, lalu ada peristiwa tabrakan ini, lalu muka kita, wajah kita, potret Indonesia itu didunia internasional mau diletakan dimana,”tambahnya.
Untuk itu, kata Michael, Komisi V DPR pun meminta kepada semua stakeholder, kedepannya untuk bisa melakukan koordinasi dan pembenahan secara permanen dan komprehensif sehinga tidak terulang kembali, “Jangan terulang lagi, sehingga wajah kita tidak akan tercoreng dimata internasional terlebih khususnya pada dunia penerbangan kita,” tegasnya.
Kunjungan ke Halim Perdanakusuma, juga diikuti oleh anggota Komisi V lainnya, seperti Anton Sukartono Suratto (FPD), Willem Wandik (F-PD), Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia (F-PKS), Sudjadi (F-PDIP), Sadarestuwati (F-PKS), Anthon Sihombing (F-PG), Daniel Mutaqien S (F-PG), Gatot Sudjito (F-PG), Hanna Gayatri (F-PAN), Syahrulan Pua Sawa (F-PAN), Nurhayati (F-PPP), Ahmad H. M Ali (F-Nasdem), Fauzih Amro (F-Hanura), dan Miryam Haryani (F-Hanura). (media fpd/ dpr.go.id)
