Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mengaku sudah mendengar isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta.
Herman pun mengingatkan bahwa energi merupakan kebutuhan dasar hidup orang banyak, selain air dan pangan. Jika kekosongan ini dibiarkan, dampaknya berbahaya karena akan memicu mahalnya harga BBM.
“Ini semestinya dibebaskan saja, jangan ada pembatasan. Karena semakin dibatasi, komoditas tersebut akan semakin mahal. ini sudah menjadi hukum ekonomi supply and demand,” ujar dia saat ditemui usai kegiatan di Hotel Swiss-Belinn Indramayu, Sabtu (20/9/2025).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat itu menilai, pemerintah seharusnya tidak perlu repot mengurusi BBM komersial atau nonsubsidi.
Lebih baik pemerintah mengurusi soal subsidi BBM agar penyalurannya tepat sasaran karena pengadaan subsidi ini menggunakan uang negara.
SPBU swasta seperti Shell maupun Vivo pun, menurutnya, tanpa dibatasi pun tidak akan berdampak signifikan kepada Pertamina yang merupakan SPBU milik pemerintah.
“Dan mereka juga saya kira akan menjadi kompetitor yang sehat. Oleh karenanya, menurut saya kurang tepat dengan pembatasan ini,” ucap Herman.
Herman sendiri mempertanyakan soal alasan pemerintah yang katanya melakukan pembatasan BBM dalam rangka menjaga neraca perdagangan. Menurut legislator dari Dapil Cirebon-Indramayu itu, seharusnya pemerintah fokus saja menjaga BBM subsidi agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Biarkan mereka (SPBU swasta) sebagai penopang. Karena kalau sudah langka, untuk mengembalikan ke sirkulasi normal itu agak sulit. Harga akan dipengaruhi oleh situasi ini, nah saya kira ini yang harus dijaga,” ujar dia.
Lebih lanjut, Herman menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto punya program yang sangat bagus untuk menuju swasembada energi. Para pembantu presiden pun seharusnya jeli untuk menerjemahkan program Prabowo tersebut dengan menyusun berbagai strategi dan cara.
“Ya bisa saja kita tidak harus menggenjot terhadap bagaimana lifting dinaikkan karena memang sumber daya alamnya terbatas, tetapi ya kita kurangi penggunaannya.
Seperti dengan mobil listrik, rumah tangga dengan peralatan listrik, kemudian energi listriknya menggunakan energi baru terbarukan. Ini kan harus ke sana arahnya,” ujar dia.
Adapun terkait kekosongan BBM di SPBU swasta ini, kata Herman Khaeron, kondisi ini berbahaya jika dibiarkan dan akan ia bawa pembahasannya di rapat DPR RI.
“Masalah ini pasti dikritisi. Saya pasti bicara terkait dengan itu dan kami juga akan rapat-rapat dengan BUMN terkait,” ujar dia.
( sumber : regional.kompas.com )
