Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengkritik perombakan jajaran komisaris PT Bank BRI yang diisi politikus PDIP, Dwi Ria Latifa, dan Bendahara Umum Partai Hanura, Zulnahar Usman. Dia meminta BUMN dijauhkan dari kepentingan politik.
‘’Sebaiknya BUMN dijauhkan dari kepentingan politik sehingga BUMN dapat menjalankan fungsi korporasinya, baik keuntungan maupun pelayanan," kata Herman kepada wartawan, Kamis (20/2/2020).
Herman menilai ada semacam bagi-bagi jabatan komisaris BUMN buat mereka yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut bagi-bagi jabatan komisaris BUMN telah terjadi sejak sekitar lima tahun lalu.
‘’Ini terjadi sejak 2015,’’ ujarnya.
Herman menyarankan pemerintah mengambil langkah lain. Dia memberi saran jabatan profesional, seperti komisaris BUMN, diisi oleh orang profesional.
‘’Sebaiknya jabatan profesional diisi oleh profesional,’’ imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, PT Bank BRI merombak jajaran komisarisnya. Dua di antara komisaris yang baru merupakan politikus partai pendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.
Mereka adalah Dwi Ria Latifa dan Zulnahar Usman. Dwi Ria merupakan politikus PDIP yang jadi anggota DPR periode 2014-2019, sedangkan Zulnahar merupakan Bendahara Umum Partai Hanura.
Dwi Ria dan Zulnahar resmi menjadi komisaris, Selasa (18/2), dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). RUPTS itu menyetujui perubahan komisaris dan direksi PT Bank BRI.
"RUPST mengangkat Kartika Wirdjoatmodjo sebagai komisaris utama, Ary Kuncoro sebagai wakil komisaris utama, Rabin sebagai komisaris, Erwidyo Pramono sebagai komisaris, Dwi Ria Latifa sebagai komisaris, Zulnahar Usman sebagai komisaris, serta Wisto Prihadi sebagai direktur kepatuhan," kata Direktur Utama BRI Sunarso dalam konferensi pers di kantor BRI, Jakarta, Selasa (18/2).
(sumber: detik.com)
