Sejak wabah Covid-19 merebak di Tanah Air, Fraksi Partai Demokrat (FPD) sudah menegaskan sikapnya agar pemerintah dan DPR fokus pada penanganan masalah ini. Hal ini ditunjukkan dengan penolakan FPD atas pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai bukan prioritas.
‘’Kami menolak pembahasan, meminta penundaan pembahasan sejumlah RUU. Karena menurut kami, fokus utama dan prioritas teratas kita adalah penanganan Covid-19,’’ kata Edhie Baskoro Yudhoyono, yang biasa disapa Ibas saat menerima jajaran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) (10/7/2020) di ruang rapat FPD Gedung Nusantara Lt 9, Senayan, Jakarta.
Dalam kesempatan ini, hadir Ketua Umum IDI Dr Daeng M Faqih dan kolega, juga para pimpinan dan anggota FPD seperti Marwan Cik Asan dan Dede Yusuf. Ditegaskan Ibas, jauh sebelumnya, ia juga pernah menyampaikan 6 rekomendasi menghadapi Wabah Covid-19.
Poin-poin rekomendasi itu mencakup imbauan segera melakukan lockdown jangka pendek terutama di sejumlah kota yang terinfeksi, upaya penghentian penyebaran virus Corona di seluruh Indonesia secara intensif, masif dan terkoordinasi, realokasi anggaran, bantuan untuk kelompok masyarakat terdampak langsung, hingga pentingnya rumusan kebijakan penanggulangan masalah ekonomi dan pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam menangani Covid-19.
‘’Dalam menyikapi aspirasi rakyat, FPD pun juga telah mengeluarkan rekomendasi dalam rangka menghadapi wabah covid-19, ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia,’’ kata Ibas.
Senada itu, anggota FPD yang juga Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf menegaskan bahwa FPD juga berkomitmen penuh memperjuangkan cara-cara agar warga terlindung.
‘’Concern kami misalnya, dalam masalah pendidikan. Pemerintah saat ini mencanangkan 13 Juli ini mulai ajaran baru tapi hanya untuk zona hijau. Anak anak yang cukup banyak jadi carier untuk orangtuanya, sehingga kami menghimbau tatap muka tahun depan. Tapi, muncul masalah baru yaitu tidak siapnya PJJ, sehingga berdampak pada banyak tutupnya kampus, kuncinya BNPB bisa membuat wacana baru, agar kampus bisa digunakan dalam aktivitas terbatas. Mahasiswa di rumah yang belajar hanya 30 %. Ini dampaknya tidak sederhana,’’ papar Dede.
Mengenai Revisi Undang-Undang (UU) tentang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok, FPD menyatakan dukungan penuh agar kelak bila sudah disahkan dapat membenahi sistem pendidikan kedokteran di sejumlah perguruan tinggi. Selain kualitas, masalah kuantitas untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di berbagai daerah yang selalu kekurangan diharapkan dapat teratasi.
‘’Di komisi X sudah kami usulkan agar RUU Dikdok masuk Prolegnas 2021. Komisi IX dan X tidak sinkron, tapi di lapangan ada kondisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan, sehingga kami ingin diperjuangkan RUU ini sesuai usernya,’’ kata Dede.
Pihak IDI juga menyampaikan apresiasi atas gerakan dan sikap yang ditunjukkan FPD. ‘’Kini, tinggal menunggu sikap dan tindakan pemerintah. Agar berbagai upaya termasuk yang dilakukan FPD tidak sia-sia,’’ kata Dr. Gobin, salah seorang pengurus IDI.
Dalam pertemuan ini IDI antara lain mengungkapkan bahwa kasus positif per 8 Juli bertambah 1.853 kasus baru yang merupakan angka tertinggi dengan total akumulatif mencapai 68.079 orang. Ada beberapa faktor yang mendorong kenaikan jumlah positif covid-19 yang terkonfirmasi yaitu pemeriksaan orang yang datang ke rumah sakit dan orang yang terlacak dalam pelacakan dari kasus positif meningkat, ada peningkatan di lokasi tertentu, kemampuan laboratorium untuk memeriksa jumlah sampel meningkat.
Proses diagnostik pada kasus covid-19 juga dinilai lamban. Hal ini menjadi kelemahan penanganan Covid-19 di Indonesia. ‘’Kemampuan laboratorium masih sangat terbatas, sehingga antrean sampel yang sangat banyak membutuhkan waktu kisaran 1-2 minggu hingga sampel atau diagnosanya bisa diketahui. Persoalan ini mesti segera ada solusinya dalam menghadapi kondisi yang penuh keterbatasan,’’ kata Daeng M Faqih, Ketua Umum IDI.
IDI juga menyampaikan, ketika pemerintah mulai melonggarkan pembatasan di berbagai wilayah, jumlah tenaga medis yang meninggal juga meningkat. IDI mencatat, 48 dokter tutup usia di tengah wabah hingga 8 Juli 2020.
‘’Sebagian dokter meninggal setelah kontak dengan pasien tanpa gejala yang berobat ke klinik mereka. Selain dokter, 41 perawat tutup usia setelah terinfeksi virus corona,’’ kata Ketua Stagas PB IDI. Prof. Zubairi.
Menurut Zubairi, kasus baru terus meningkat karena pelonggaran PSBB dan kebijakan new normal. ‘’Juga ada klaster besar di dunia, ini termasuk yang besar dan mendukung teori bahwa penularan tidak hanya droplet, tapi juga airborne. Ada 48 kolega yang telah meninggal, di banyak kota banyak dokter yang terinfeksi,’’ tambah Zubairi.
Dikatakan, saat ini Jawa Timur termasuk daerah yang cukup berat disusul Jakarta. Data-data ini penting menjadi perhatian demi kebaikan masyarakat.
‘’Banyak sekali calon dokter spesialis yang terinfeksi, dari dunia di Indonesia menduduki nomor 26 dan kita sudah menyalip Singapura dan Belanda. Namun kalau kita lihat di dunia, di AS itu 3 juta lebih dan Brazil 1,7 juta. Jangan sampai melampaui China dan Swedia, kita harus bekerja keras sekali. Memang saya mengharapkan tes Indonesia 100 ribu per hari. Jakarta harus ada tes 10 ribu per hari. Kerena begitu ketemu, dikarantina dan di-contact tracing. Dalam dua pekan terakhir, negara yang meningkat adalah AS, India, Afrika Selatan dan termasuk Indonesia,’’ tambahnya.
Dalam kesempatan ini juga disampaikan keprihatinan terhadap munculnya kasus terbaru, yakni 200 orang Calon Perwira TNI AD di Jawa Barat yang positif Covid-19. Kasus lain, sebanyak 84 tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, Kota Jayapura diketahui positif terinfeksi selama melayani pasien di RSUD Jayapura Maret hingga Juni 2020.
IDI menilai, kebijakan pemulihan ekonomi—antara lain melalui keputusan menjalankan masa new normal—kerap tidak mengikuti arah pandangan soal kesehatan masyarakat. ‘’Hal itu seperti pembukan mal-mal, tempat wisata, sekolah, hotel, dan saran hiburan lain (seperti: car free day). Ini dapat menjadikan kasus Covid-19 dapat melonjak dan tidak dapat terkontrol lagi,’’ kata Dr Daeng, Ketua Umum IDI. (***)
