Anggota Komisi XII DPR RI, Nurwayah, menyoroti sejumlah isu strategis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XII DPR RI dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM RI), yang digelar di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan (6/5/2025).
Rapat ini membahas stabilitas harga mineral dan batubara serta arah kebijakan hilirisasi. Dalam kesempatan tersebut, Nurwayah menyampaikan beberapa catatan penting yang dinilai krusial untuk diperhatikan pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor minerba nasional.
Legislator dari Partai Demokrat ini menilai regulasi DHE saat ini terlalu kompleks dan dapat berpotensi menjadi hambatan bagi eksportir, terutama pelaku usaha kecil.
“Saya mengusulkan agar dibuat pedoman teknis yang sederhana dan mudah diakses, mencakup kelengkapan dokumen serta alur prosedur. Ini penting untuk meningkatkan kepatuhan dan daya saing eksportir kita,” ujarnya.
Nurwayah juga mendorong pemerintah menetapkan mekanisme penyesuaian otomatis terhadap tarif royalti saat harga batubara turun.
“Perlu ditentukan batas bawah harga komoditas. Tujuannya untuk melindungi perusahaan dari kebangkrutan akibat fluktuasi harga,” jelasnya.
Dalam rangka mendukung transisi energi bersih, Nurwayah mendorong pemberian insentif, seperti subsidi atau tax holiday, bagi proyek-proyek hilirisasi berbasis teknologi hijau.
“Langkah ini saya pikir dapat mempercepat transformasi energi nasional sekaligus menarik investasi ke sektor hilir batubara,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Nurwayah mengatakan bahwa hilirisasi tidak hanya soal nilai tambah, tetapi juga harus memprioritaskan keberlanjutan dan kesiapan industri nasional.
( sumber : dnews.co.id )
