fraksidemokrat.org, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menilai bahwa kasus represifitas polisi bahkan hingga adanya korban tewas dalam insiden aksi unjuk rasa penolakan revisi UU oleh elemen Mahasiswa beberapa hari terakhir ini harus bisa cepat disikapi oleh Presiden Joko Widodo.
Dimulai dari penegakan hukum yang tegas kepada siapapun yang melepaskan tembakan peluru tajam hingga adanya korban meninggal dunia.
“Penggunaan peluru tajam yang telah menewaskan 1 orang mahasiswa Universitas UHO di Kendari tidak bisa ditolerir. Usut tuntas siapa pelakunya dan siapa dalang di balik penembakan itu,” kata Didi dalam siaran persnya, Jumat (27/9/2019).
Menurutnya, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan dengan adanya tembakan tersebut. Karena menurut Didi, Mahasiswa datang untuk berunjuk rasa tidak menggunakan senjata.
“Mahasiswa sebagai rakyat sipil yang tidak bersenjata tidak boleh menjadi korban sewenang-wenangan aparat bersenjata,” ujarnya.
Didi menyebutkan bahwa berdasarkan pandangannta, eskalasi demonstrasi terkait dengan penolakan revisi UU akan terus meningkat.
Ia menyebut, bahwa jika tidak segera ada langkah cepat dan pasti dari Presiden Jokowi, bukan tidak mungkin terjadi bola liar, sehingga bisa timbul korban-korban baru lainnya.
“Presiden Jokowi harus turun tangan, meminta dengan tegas hentikan cara-cara represif menghadapi adik-adik mahasiswa dan siapapun rakyat yang sedang demo memperjuangkan aspirasinya,” tegas Didi.
Didi juga berharap agar peristiwa tewasnya massa demonstran dari usur Mahasiswa tidak lagi terjadi di kemudian hari.
“Satu nyawa terbunuh sudah terlalu banyak. Jangan ada lagi anak bangsa yang harus mati sia-sia lagi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Didi memberikan pandangan bahwa persoalan akar masalahnya harus disikapi dan dituntaskan oleh pemerintah.
Baginya, persoalan yang diprotes Mahasiswa adanya adanya pasal-pasal yang diduga bermasalah ada di dalam revisi UU yang tengah digarap oleh DPR.
Maka solusinya adalah pembenahan terhadal Revisi UU tersebut.
“Dan yang paling utama saat ini tentu selesaikan akar masalahnya, yakni segera benahi RUU yang tidak adil dan tidak aspiratif yang telah menjadi pemicu aksi protes dan unjuk rasa di seluruh negeri,” pungkasnya.
“Sudah benar tentunya menunda seluruh RUU yg tidak adil. Selanjutnya bersama DPR periode yang baru segera perbaiki dan cabut pasal-pasal yang tidak adil bagi rakyat,” tutupnya (Sumber : inisiatifnews.com/tim media fpd)
