fraksidemokrat.org, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Mohamad Muraz kritisi sejumlah kebijakan pemerintah pusat. Hal itu terkait visi Presiden Joko Widodo mengenai peningkatan kualitas SDM.
"Bagaimana generasi berikutnya mau berkualitas bila guru mereka honorer bergaji kecil," ujar Muraz, Kamis (14/11).
Akibat moratorium PNS yang hampir 10 tahun menyebabkan banyak guru honorer. Bahkan ada juga honorer yang hanya mendapatkan gaji sebesar Rp300 ribu-Rp500 ribu setiap bulannya. Kejadian itu ada yang berlangsung hingga lebih dari 11 tahun.
"Minta perhatiannya pemerintah khusus nasib honorer. Kalau tes CPNS akan kalah oleh yang baru lulus," ucapnya.
Tak hanya itu, dirinya pun mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terkait penghapusan eselon 3 dan 4. Mereka banyak karena lembaganya dikembangkan terus oleh pemerintah pusat.
"Jadi tinjau dulu kelembagaannya" ungkapnya.
Politisi asal Sukabumi ini pun menagih janji presiden. Terutama mengenai Tol Bocimi, Kereta Api double track, dan bandara di daerah pemilihannya.
"Saya ingin menagih janji presiden terkait Tol Bocimi sampai Kota Sukabumi 2019, Double track sampai Kota Sukabumi 2020, dan bandara akan dimulai pembebasan lahannya 2019. Mohon tidak ditunda," terangnya.
Termasuk, imbuhnya, mengkaji ulang pemekaran Pemda. Dalam hal ini moratorium dicabut dan pemekaran diperketat.
"Beri juga peluang wilayah kecamatan yang mau gabung ke Pemkot," pungkas mantan Wali Kota Sukabumi itu.( Sumber : rmoljabar com/tim media fpd)
Akibat moratorium PNS yang hampir 10 tahun menyebabkan banyak guru honorer. Bahkan ada juga honorer yang hanya mendapatkan gaji sebesar Rp300 ribu-Rp500 ribu setiap bulannya. Kejadian itu ada yang berlangsung hingga lebih dari 11 tahun.
"Minta perhatiannya pemerintah khusus nasib honorer. Kalau tes CPNS akan kalah oleh yang baru lulus," ucapnya.
Tak hanya itu, dirinya pun mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terkait penghapusan eselon 3 dan 4. Mereka banyak karena lembaganya dikembangkan terus oleh pemerintah pusat.
"Jadi tinjau dulu kelembagaannya" ungkapnya.
Politisi asal Sukabumi ini pun menagih janji presiden. Terutama mengenai Tol Bocimi, Kereta Api double track, dan bandara di daerah pemilihannya.
"Saya ingin menagih janji presiden terkait Tol Bocimi sampai Kota Sukabumi 2019, Double track sampai Kota Sukabumi 2020, dan bandara akan dimulai pembebasan lahannya 2019. Mohon tidak ditunda," terangnya.
Termasuk, imbuhnya, mengkaji ulang pemekaran Pemda. Dalam hal ini moratorium dicabut dan pemekaran diperketat.
"Beri juga peluang wilayah kecamatan yang mau gabung ke Pemkot," pungkas mantan Wali Kota Sukabumi itu.( Sumber : rmoljabar com/tim media fpd)
